Jakarta, Indonesia — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi yang melibatkan delapan menteri kabinet Indonesia, yang bertujuan untuk menyempurnakan rencana hilirisasi industri sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 5 Maret 2025, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Upaya ini dianggap sangat strategis untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Hilirisasi yang diusulkan oleh Prabowo dan tim kementerian bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada ekspor bahan mentah. Serta mendorong pembangunan industri pengolahan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Meningkatkan nilai ekspor, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Peran Delapan Menteri dalam Rencana Hilirisasi
Prabowo mengungkapkan bahwa rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian penting. Termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, beberapa menteri lainnya juga turut hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Menteri BUMN, Menteri Perekonomian, serta Menteri Pertanian.
“Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, tetapi kita harus mampu mengolahnya dengan baik agar memberi manfaat yang lebih besar bagi ekonomi nasional,” ujar Prabowo Subianto saat membuka rapat tersebut.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk merancang langkah-langkah konkret yang akan mempercepat proses hilirisasi. Mencakup berbagai sektor, seperti pertambangan, energi, pertanian, dan manufaktur. Di dalam rapat tersebut, para menteri menyepakati pentingnya peningkatan kapasitas industri dalam negeri serta kebijakan yang mendukung pengembangan sektor hilir.
Fokus Utama pada Pengolahan Sumber Daya Alam
Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hilirisasi yang optimal dapat memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan cara memproses bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Hal ini akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi serta membuka peluang ekspor dengan margin yang lebih besar.
Sektor pertambangan menjadi salah satu fokus utama dalam rencana hilirisasi ini. Indonesia memiliki banyak komoditas tambang, seperti nikel, tembaga, dan batu bara, yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, produk tambang akan diproses di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri domestik dan juga meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.
“Misalnya, dengan memproduksi baterai berbasis nikel atau pengolahan logam lainnya, kita tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” kata Agus.
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan bahwa sektor energi juga akan mendapatkan perhatian serius dalam rencana hilirisasi ini, khususnya untuk pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dioksida dan mendukung transisi energi global.
Dampak Ekonomi dari Hilirisasi
Pemerintah berharap hilirisasi ini dapat menghasilkan dampak positif yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang diharapkan adalah peningkatan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, hilirisasi juga diperkirakan dapat mengurangi angka pengangguran dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru di sektor industri.
Dengan mengembangkan sektor hilir, Indonesia diharapkan dapat memperkaya struktur ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Proses pengolahan bahan mentah ini tidak hanya akan menambah nilai ekonomis, tetapi juga menciptakan produk dengan kualitas yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar global.
Menurut data Kementerian Perindustrian, sektor industri pengolahan di Indonesia saat ini menyumbang sekitar 20% dari PDB nasional. Dengan program hilirisasi yang lebih masif, kontribusi sektor ini diharapkan bisa meningkat hingga 25-30% dalam beberapa tahun mendatang.
Tantangan dan Langkah Selanjutnya
Meskipun rencana hilirisasi ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki perekonomian, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses hilirisasi, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi masih kurang dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas.
Pemerintah berencana untuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ini, seperti pabrik pengolahan, jaringan distribusi, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan teknologi juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi industri hilir.
“Ke depan, kita akan terus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan bahwa hilirisasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Indonesia,” ujar Prabowo Subianto.
