JAKARTA – Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam kelompok ‘Indonesia Gelap’ menggelar aksi protes di depan Gedung DPR RI pada Rabu (21/2). Dalam aksi yang cukup menonjol ini, mereka menuntut agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diadili. Terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan negara dan rakyat Indonesia. Seruan untuk mengadili Jokowi tersebut langsung memicu kontroversi dan menarik perhatian masyarakat luas.
Aksi tersebut dipicu oleh klaim bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan justru memberikan dampak negatif yang signifikan. Terhadap perekonomian, lingkungan, dan hak-hak dasar masyarakat. Mereka menyebutkan bahwa ada sejumlah keputusan yang dinilai merugikan rakyat. Seperti kebijakan impor yang tidak terkendali, penurunan kualitas pendidikan, dan pengabaian terhadap isu lingkungan yang semakin parah.
Kronologi Aksi dan Seruan Protes ‘Indonesia Gelap’
Ratusan orang yang tergabung dalam aksi tersebut mulai berkumpul di depan Gedung DPR pada pagi hari. Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Mereka menuntut agar mantan Presiden tersebut diproses secara hukum, dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan selama menjabat.
“Jokowi telah membuat kebijakan yang menghancurkan ekonomi Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam! Kami menuntut agar Jokowi diadili atas semua keputusannya yang merugikan rakyat!” teriak salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.
Aksi tersebut berlangsung cukup damai, meskipun terdapat ketegangan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan yang menjaga jalannya demonstrasi. Beberapa perwakilan massa yang membawa tuntutan kepada Jokowi juga sempat memberikan pernyataan pers kepada wartawan, mengungkapkan alasan di balik tuntutan mereka.
Penyebab dan Isu yang Dituduhkan kepada Jokowi
Kelompok ‘Indonesia Gelap’ mengungkapkan sejumlah alasan yang mendasari tuntutan mereka terhadap mantan Presiden Jokowi. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kebijakan impor yang dianggap tidak selektif. Mengakibatkan meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang luar negeri dan merugikan pelaku usaha lokal.
Selain itu, pengunjuk rasa juga menyoroti kebijakan pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dinilai tidak memperhatikan dampak lingkungan. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol dan pembukaan lahan untuk perkebunan dianggap telah mengabaikan kelestarian alam serta memicu kerusakan ekosistem di beberapa wilayah Indonesia.
“Pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah di bawah Jokowi memang mengesankan, namun sering kali mengabaikan aspek lingkungan yang sangat vital. Kami sangat khawatir dampak jangka panjangnya akan merusak bumi Indonesia,” ujar Anisa, seorang pengunjuk rasa yang berasal dari kelompok lingkungan.
Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa juga menyoroti penurunan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan yang mereka klaim terjadi selama pemerintahan Jokowi. Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kualitas pendidikan yang dianggap tidak merata, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang terbatas di beberapa daerah, menjadi sorotan utama dalam aksi kali ini.
Tanggapan dari Pemerintah dan Partai Politik
Mendengar tuntutan tersebut, sejumlah tokoh politik dan pejabat pemerintah angkat bicara. Presiden Joko Widodo, melalui juru bicaranya, menanggapi aksi protes ini dengan mengatakan bahwa semua kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahannya adalah demi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Saya telah berusaha sebaik mungkin untuk memimpin negara ini. Setiap kebijakan yang saya ambil selalu melalui pertimbangan matang dan konsultasi dengan para ahli. Saya yakin bahwa semua yang saya lakukan selama ini adalah untuk Indonesia yang lebih maju,” ujar juru bicara Presiden dalam konferensi pers.
Di sisi lain, beberapa politisi dari partai yang mendukung Jokowi mengkritik keras aksi ‘Indonesia Gelap’. Mereka menyebutkan bahwa kelompok tersebut tidak memahami konteks dan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan, yang menurut mereka banyak berdampak positif bagi pembangunan nasional.
“Ini adalah upaya yang tidak berdasarkan fakta dan hanya berlandaskan pada kepentingan kelompok tertentu. Kebijakan Pak Jokowi telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian,” ujar Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI dari Partai Golkar.
Reaksi Masyarakat dan Prediksi Ke Depan
Aksi ‘Indonesia Gelap’ ini tentu saja menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa kelompok mendukung seruan tersebut, merasa bahwa tindakan hukum terhadap Jokowi perlu dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang merugikan banyak pihak. Namun, ada juga yang menilai aksi ini sebagai bentuk protes yang kurang konstruktif dan tidak berdasar pada fakta yang valid.
Di sisi lain, beberapa pengamat politik dan hukum berpendapat bahwa tuntutan terhadap Jokowi mungkin akan sulit untuk dilanjutkan dalam proses hukum, mengingat bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendakwa mantan Presiden tersebut atas tuduhan yang dilontarkan oleh pengunjuk rasa.
“Sejauh ini, saya belum melihat adanya bukti konkret yang bisa digunakan untuk mengadili Jokowi. Ini lebih kepada ketidakpuasan terhadap kebijakan yang memang sudah menjadi bagian dari dinamika politik dan ekonomi negara,” ujar Dr. Fadli, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.
