Pemerintah Nikaragua secara mengejutkan mengumumkan keputusan mereka untuk mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan ini diumumkan pada 25 April 2025, di tengah peningkatan ketegangan diplomatik. Antara negara tersebut dengan berbagai negara Barat dan organisasi internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri. Dengan langkah ini, Nikaragua menandai langkah signifikan yang dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan komunitas internasional, serta reputasi negara itu di mata dunia.
Alasan Nikaragua Mundur dari Dewan HAM PBB
Menurut Kementerian Luar Negeri Nikaragua, keputusan mundur ini diambil karena mereka merasa bahwa Dewan HAM PBB telah dipolitisasi. Digunakan untuk menyerang negara-negara yang berdaulat. Pemerintah Nikaragua menilai bahwa banyak negara anggota Dewan HAM PBB yang memiliki agenda politik tertentu dan tidak objektif. Dalam menilai pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk di Nikaragua.
“Kami memilih untuk keluar dari Dewan HAM PBB karena lembaga ini telah terdistorsi dan dijadikan alat politik oleh beberapa negara. Dewan ini tidak lagi berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia secara adil, tetapi lebih pada tujuan tertentu yang mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat.” Ungkap Denis Moncada, Menteri Luar Negeri Nikaragua, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat.
Langkah ini juga datang setelah berbulan-bulan kritik internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Nikaragua. Termasuk tindakan represif terhadap oposisi politik, pembatasan kebebasan pers, serta penahanan terhadap aktivis dan pejabat oposisi.
Reaksi Internasional terhadap Keputusan Nikaragua
Keputusan Nikaragua untuk mundur dari Dewan HAM PBB langsung mendapat reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional. Banyak negara Barat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, mengecam langkah ini dan menyatakan bahwa mundurnya Nikaragua menunjukkan ketidakmampuan pemerintah negara tersebut. Untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Amerika Serikat, melalui Departemen Luar Negerinya, menyatakan bahwa langkah Nikaragua ini adalah bukti nyata dari ketidakpedulian mereka terhadap hak-hak dasar rakyatnya. “Mundurnya Nikaragua dari Dewan HAM PBB hanya menunjukkan lebih jauh pengabaian terhadap hak asasi manusia. Negara-negara seperti Nikaragua harus tetap dihadapkan pada tekanan internasional untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di dalam negeri,” kata Ned Price, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS.
Di sisi lain, organisasi-organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, juga mengkritik keras keputusan ini. Mereka menilai bahwa dengan mundurnya Nikaragua, negara tersebut semakin menutup diri dari kritik internasional yang diperlukan untuk mendorong perubahan positif. “Langkah ini menunjukkan bahwa Nikaragua tidak siap untuk mengatasi isu-isu hak asasi manusia yang semakin mendesak di negara mereka.” Ujar Erika Guevara-Rosas, Direktur Amerika untuk Amnesty International.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Nikaragua
Keputusan mundurnya Nikaragua dari Dewan HAM PBB tidak terlepas dari situasi dalam negeri yang semakin mendapat sorotan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden Daniel Ortega telah banyak dikritik karena tindakan represif terhadap lawan politik dan kebebasan sipil. Sejumlah laporan dari organisasi internasional menyebutkan bahwa pemerintah Nikaragua terlibat dalam penindasan terhadap oposisi politik. Termasuk penangkapan tanpa dasar hukum, intimidasi terhadap aktivis, serta pengendalian media.
Menurut laporan dari Human Rights Watch, lebih dari 300 orang oposisi telah ditangkap sejak tahun 2018 dalam gelombang protes besar terhadap pemerintah Ortega. Selain itu, banyak aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia yang terus berada dalam ancaman intimidasi, pemukulan, bahkan penghilangan paksa. PBB dan beberapa negara besar, termasuk Kanada dan Jerman, telah menyerukan agar Nikaragua menghormati hak asasi manusia dan menghentikan tindakan-tindakan represif ini.
Selain itu, pada 2024, PBB juga mengeluarkan laporan yang mengkritik perlakuan terhadap komunitas pribumi dan pengungsi di Nikaragua. Serta situasi kebebasan beragama yang semakin memburuk. Pemerintah Nikaragua dianggap gagal memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia.
Dampak Keputusan Nikaragua
Mundur dari Dewan HAM PBB bukanlah langkah yang ringan bagi Nikaragua, mengingat pentingnya lembaga ini dalam memperjuangkan hak-hak dasar manusia secara global. Namun, keputusan ini juga bisa menjadi sinyal bahwa Nikaragua berusaha memperkuat posisinya. Dalam dunia internasional dengan lebih menonjolkan kebijakan luar negeri yang independen dari tekanan internasional.
Namun demikian, mundurnya Nikaragua dari Dewan HAM PBB tidak berarti bahwa negara ini akan bebas dari sorotan internasional. Banyak negara dan organisasi yang akan terus mengawasi situasi hak asasi manusia di negara tersebut. Hal ini berpotensi mengisolasi Nikaragua secara diplomatik, baik dalam forum internasional maupun dalam hubungan bilateral dengan negara-negara yang mendukung hak asasi manusia.
