Jakarta – Rencana Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk ‘membersihkan’ Pertamina dari praktik-praktik yang dianggap merugikan negara mengundang berbagai reaksi dari kalangan politikus. Termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencana tersebut terkait dengan upaya Prabowo untuk melakukan perombakan besar di dalam perusahaan negara strategis itu. Menurutnya telah terpapar dengan masalah pengelolaan yang kurang transparan. Pernyataan Prabowo ini memicu debat mengenai langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja Pertamina serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Prabowo Ungkapkan Rencana Perombakan di Pertamina
Pada awal Maret 2025, dalam sebuah wawancara dengan media nasional, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia berencana untuk ‘membersihkan’ Pertamina. Dari segala bentuk praktik tidak transparan dan korupsi yang merugikan negara. Menurut Prabowo, Pertamina sebagai perusahaan negara yang mengelola sektor energi dan migas sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penyegaran dalam struktur manajemen dan pengelolaan perusahaan tersebut.
“Pertamina harus bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara, dan kami akan memastikan bahwa pengelolaannya berjalan dengan transparansi dan profesionalisme. Kami akan melakukan perombakan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa Pertamina dapat berfungsi secara maksimal untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut.
Rencana tersebut mengundang perhatian publik, mengingat Pertamina merupakan salah satu perusahaan terbesar dan paling penting di Indonesia. Serta pengelola sektor energi yang sangat vital bagi perekonomian nasional.
Tanggapan Mahfud MD terhadap Rencana Prabowo
Menteri Mahfud MD memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Prabowo tersebut. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2025, Mahfud mengatakan bahwa setiap upaya untuk memperbaiki tata kelola Pertamina harus melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
“Reformasi di Pertamina memang penting, tapi kita harus pastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan cara yang benar, transparan, dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah akan mendukung setiap langkah yang memperbaiki tata kelola perusahaan negara, tetapi harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum,” kata Mahfud.
Mahfud juga menekankan bahwa perombakan yang dilakukan di Pertamina tidak boleh merugikan pegawai yang telah bekerja dengan baik. Ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak berbasis pada kepentingan politik atau individu, tetapi semata-mata untuk kepentingan negara.
DPR Berikan Respon Beragam terhadap Rencana Prabowo
Rencana Prabowo untuk melakukan pembersihan di Pertamina juga mendapat reaksi dari anggota DPR. Beberapa politisi mendukung upaya tersebut, sementara yang lain menyarankan agar langkah tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati.
Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rini Soemarno, menyambut baik rencana Prabowo untuk memperbaiki pengelolaan Pertamina. Menurut Rini, sektor energi dan migas merupakan sektor yang sangat vital, sehingga perbaikan dalam pengelolaannya sangat diperlukan. “Saya kira langkah ini dapat membawa dampak positif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di sektor energi. Pertamina harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen pada kepentingan nasional,” ujar Rini.
Namun, anggota DPR dari Partai Gerindra, Iwan Kusnadi, mengingatkan bahwa setiap perubahan yang dilakukan harus melalui mekanisme yang sah dan tidak mengganggu stabilitas perusahaan. “Reformasi memang penting, tetapi jangan sampai langkah tersebut justru mengganggu kinerja Pertamina dan merugikan karyawan yang sudah bekerja dengan baik,” kata Iwan.
Tantangan dalam Pengelolaan Pertamina
Pengelolaan Pertamina tidak lepas dari berbagai tantangan. Mulai dari masalah korupsi, ketidakefisienan dalam operasional, hingga pengelolaan sumber daya yang tidak optimal. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi sorotan tajam. Terkait pengelolaan keuangan dan keberlanjutan operasionalnya, terutama terkait dengan impor energi yang semakin meningkat.
Menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pertamina telah terlibat dalam beberapa proyek yang mendapat kritikan terkait pengelolaan dana dan keputusannya yang dianggap tidak transparan. Beberapa analis industri juga menilai bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya di sektor energi nasional, yang mencakup pengelolaan energi terbarukan dan transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan.
Rencana Prabowo untuk melakukan pembersihan di Pertamina dianggap sebagai respons terhadap tantangan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan negara yang strategis ini.
Peran Pemerintah dalam Menjaga Keberlanjutan Pertamina
Pemerintah, melalui Mahfud MD, menegaskan bahwa meskipun perombakan diperlukan, tetapi setiap langkah yang diambil harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Mahfud menambahkan bahwa tidak ada pihak yang berhak mengubah struktur perusahaan negara tanpa melalui prosedur hukum yang jelas.
Selain itu, Mahfud mengingatkan bahwa keberlanjutan dan efisiensi di sektor energi harus menjadi perhatian utama, mengingat besarnya kontribusi Pertamina terhadap perekonomian Indonesia. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kepentingan jangka panjang.
