Jakarta, 14 Februari 2025 – Jaringan Pembela Papua Indonesia (JPPI) mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa asal Pegunungan Papua yang menolak bantuan makanan bergizi yang diberikan secara gratis oleh pemerintah. Kejadian tersebut terjadi pada Senin (12/2) di depan salah satu universitas di Jakarta. menjadi lokasi tempat mahasiswa tersebut melakukan aksi protes.
Para mahasiswa, yang berasal dari daerah Pegunungan Papua, menolak bantuan makanan bergizi yang diberikan kepada mereka dalam rangka program pemerintah untuk membantu pemenuhan gizi mahasiswa. Namun, bukannya mendapatkan pemahaman dari pihak berwenang, mereka justru diserang dengan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian yang mengamankan aksi tersebut. Tindakan tersebut menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami cedera ringan dan memicu ketegangan di kampus.
Alasan Mahasiswa Menolak Makanan Bergizi Gratis
Menurut informasi yang dihimpun, para mahasiswa asal Pegunungan Papua tersebut menolak makanan bergizi. Yang diberikan dengan alasan bahwa bantuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka menganggap bahwa meskipun makanan tersebut bergizi, namun lebih baik mereka diberikan dukungan dalam bentuk yang lebih relevan dan berkelanjutan. Seperti pendidikan yang lebih baik, fasilitas yang memadai, dan kesempatan kerja. Sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Saya merasa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kami sebagai mahasiswa asal Papua. Kami bukan hanya membutuhkan makanan, tetapi juga akses pendidikan yang lebih baik dan kesempatan untuk berkembang,” ujar salah satu mahasiswa yang terlibat dalam aksi protes.
Tindakan penolakan terhadap bantuan makanan bergizi ini kemudian berkembang menjadi aksi yang lebih besar, dengan sejumlah mahasiswa lainnya bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan tanggapan positif, mereka justru dihadapkan pada tindakan keras dari pihak kepolisian yang bertugas di lokasi tersebut.
Kecaman JPPI terhadap Tindakan Polisi
Jaringan Pembela Papua Indonesia (JPPI) mengeluarkan pernyataan keras terkait insiden ini. Mereka menyatakan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh polisi terhadap mahasiswa asal Papua adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). JPPI menyayangkan cara-cara kekerasan yang digunakan dalam menghadapi aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.
“Kami mengutuk keras tindakan polisi yang menggunakan kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang menyuarakan pendapat mereka. Tindakan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak-hak dasar warga negara. Terutama mahasiswa Papua yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus dalam menjalani pendidikan mereka.” Kata Ketua JPPI, Dr. John Tabuni, dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (14/2).
JPPI juga menyatakan bahwa tindakan represif tersebut semakin memperburuk citra hubungan antara pemerintah dan masyarakat Papua, yang sudah lama terpinggirkan. Mereka meminta pihak berwenang untuk segera mengambil langkah tegas terhadap aparat kepolisian yang terlibat dalam insiden tersebut dan memberikan jaminan perlindungan bagi mahasiswa Papua yang sedang melanjutkan studi di luar daerah mereka.
Dampak Jangka Panjang bagi Mahasiswa Papua
Para pengamat sosial juga menilai bahwa tindakan keras yang dihadapi mahasiswa Papua ini berpotensi memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Salah satu pengamat politik, Dr. Samuel Koya, menyatakan bahwa mahasiswa Papua sudah lama merasa terpinggirkan dalam berbagai aspek, baik dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun peluang ekonomi. Tindakan kekerasan ini hanya akan memperburuk ketidakpercayaan yang sudah terbangun lama.
“Mahasiswa Papua sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Mereka ingin suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Justru seharusnya pemerintah membuka ruang dialog dan mendengarkan keluhan mereka daripada menggunakan kekerasan untuk meredamnya,” ujarnya.
