Jakarta, 8 Februari 2025 – Pemerintah Indonesia mengecam keras rencana mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Mengusulkan untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara ketiga sebagai bagian dari solusi konflik Palestina-Israel. Dalam pernyataan resminya, Indonesia menyatakan bahwa rencana tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa solusi yang adil bagi Palestina harus mengedepankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina sesuai dengan resolusi internasional yang berlaku.
Rencana Trump Memicu Kontroversi Global
Usulan kontroversial Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza menjadi sorotan tajam di kancah internasional. Trump, yang terkenal dengan kebijakan luar negeri yang kontroversial selama masa jabatannya. Mengusulkan bahwa solusi terbaik untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel adalah dengan memindahkan warga Palestina ke negara lain, yang disebutnya sebagai negara “penampung”. Rencana ini disampaikan Trump dalam sebuah wawancara pada 5 Februari 2025, yang mengundang kecaman luas dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina. Selama ini berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan pengakuan sebagai negara merdeka. Rencana ini juga dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak sah terhadap masalah internal Palestina dan Israel. Serta bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional yang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Reaksi Indonesia terhadap Usulan Trump
Menanggapi rencana tersebut, Indonesia secara tegas menyatakan penolakan. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik keras usulan Trump. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan, “Indonesia dengan tegas mengecam rencana yang diajukan oleh Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina. Kami percaya bahwa solusi untuk konflik Palestina-Israel harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina. Termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara yang merdeka.”
Indonesia, sebagai negara yang sejak lama mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Mengingatkan dunia internasional untuk tetap mendukung resolusi PBB yang menegaskan pentingnya pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Isu Pengungsi dan Hak Asasi Manusia
Selain dikecam oleh Indonesia, rencana Trump juga mendapatkan kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional. Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International menyatakan bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Termasuk hak untuk tidak dipindahkan secara paksa (forced displacement) dan hak untuk tinggal di tanah kelahiran mereka.
Menurut data PBB, Gaza saat ini dihuni oleh sekitar dua juta orang, sebagian besar di antaranya adalah pengungsi yang telah tinggal di wilayah tersebut selama beberapa dekade. Usulan pemindahan ini dinilai akan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama di Gaza. Selama ini telah menjadi kawasan yang dikelilingi oleh blokade Israel sejak 2007.
“Usulan ini adalah langkah mundur dalam upaya penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Rakyat Palestina berhak tinggal di tanah mereka dan mendapatkan perlindungan serta pengakuan internasional.” Ujar Philippe Dam, Direktur HRW untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
Peta Politik Internasional
Langkah Trump ini kembali menghidupkan perdebatan tentang peran Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel. Selama masa kepresidenan Trump, AS mengubah kebijakannya terhadap Israel, termasuk pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mendapat kecaman keras dari negara-negara Arab dan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.
Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan bahwa solusi yang adil bagi Palestina tidak dapat dicapai tanpa melibatkan partisipasi aktif dan kesepakatan yang diterima oleh seluruh pihak, termasuk Palestina dan Israel. Pemerintah Indonesia mendesak negara-negara besar dan lembaga internasional untuk menekan Israel. Agar menghentikan kebijakan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Yang menjadi salah satu akar penyebab ketegangan yang terus berlanjut.
Perspektif Indonesia dalam Diplomasi Internasional
Indonesia, yang selama ini aktif dalam diplomasi internasional terkait Palestina, telah mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini. Indonesia mendukung dua negara (two-state solution) sebagai solusi utama bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan, yaitu dengan menciptakan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di wilayah yang diakui oleh PBB, serta mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Pada pertemuan-pertemuan internasional seperti KTT G20 dan ASEAN, Indonesia selalu menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Indonesia juga konsisten dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik ini secara damai.
