JAKARTA, 8 Februari 2025 – Meskipun Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1,3 triliun pada tahun anggaran 2025. Wakil Menteri Sosial, Abdul Ghafur, yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tidak akan terpengaruh oleh pengurangan tersebut. Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah memastikan agar program-program bantuan sosial tetap berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun terjadi pemangkasan anggaran pada beberapa sektor lainnya.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta pada hari Kamis, Gus Ipul menegaskan bahwa meski ada penyesuaian dalam anggaran yang dialokasikan untuk Kemensos. Dana untuk bansos yang sangat penting bagi masyarakat miskin dan rentan akan tetap diberikan tanpa gangguan. “Masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, dan program-program lainnya, tetap akan menerima bantuan tepat waktu dan dalam jumlah yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Penyesuaian Anggaran yang Dilakukan Kemensos
Kementerian Sosial, sebagai salah satu kementerian yang memiliki banyak program bantuan untuk masyarakat, mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar. Hal ini merupakan bagian dari langkah penghematan yang diambil pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran negara yang semakin lebar. Anggaran Kemensos yang semula diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun, kini harus dikurangi sebesar Rp1,3 triliun. Pemangkasan ini dilakukan untuk memperkuat alokasi dana di sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti infrastruktur dan kesehatan.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa pemangkasan tersebut tidak akan mempengaruhi program-program utama yang menyentuh langsung masyarakat. “Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga agar program-program bansos yang sudah berjalan. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tetap dilaksanakan dengan baik. Pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas atau jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat,” tambahnya.
Program PKH dan BPNT adalah dua program utama yang memberikan bantuan tunai dan sembako kepada keluarga miskin, dan telah menjadi bagian integral dari sistem perlindungan sosial di Indonesia. Kedua program ini dinilai sangat efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di tanah air.
Pengelolaan Anggaran dengan Efisien
Gus Ipul juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dalam situasi pemangkasan ini. Pemerintah, menurutnya, telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa dana yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam distribusi bansos agar lebih tepat sasaran dan transparan.
“Saat ini, kami juga mempercepat digitalisasi program bansos untuk memastikan distribusi yang lebih efisien dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Dengan pemangkasan anggaran ini, kami harus semakin pintar dalam menggunakan teknologi untuk mempercepat distribusi dan meningkatkan akurasi data penerima bansos,” kata Gus Ipul.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, Kemensos juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang tepat. “Kami ingin agar setiap bantuan yang diberikan bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Sektor Lain
Meski dana untuk bansos tetap terjamin, pemangkasan anggaran ini tetap memberikan dampak pada beberapa sektor lainnya di Kemensos. Program-program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bawah naungan Kemensos, seperti pelatihan bagi penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial, harus menyesuaikan dengan anggaran yang terbatas.
Kementerian Keuangan, yang telah melakukan pemangkasan anggaran ini, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk mengatasi ketidakstabilan fiskal yang dipicu oleh berbagai tantangan ekonomi global. “Kami harus mengutamakan program yang memiliki dampak langsung dan besar bagi masyarakat, dan kami berharap penghematan ini tidak memengaruhi kualitas hidup rakyat,” ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam konferensi pers terpisah.
