JAKARTA – Pemilu 2024 yang baru saja digelar di Indonesia kini tengah menuai kritik keras dari sejumlah pengamat dan aktivis demokrasi. Mereka menilai bahwa pelaksanaan pemilu kali ini telah menyisakan cacat yang cukup besar bagi demokrasi Indonesia. Berbagai masalah mulai dari ketidakadilan dalam proses pemilihan, politik uang, hingga ketidaktransparanan hasil pemilu, telah mengundang perhatian luas dari publik. Para pakar menilai bahwa hal ini dapat mengancam kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.
Pelaksanaan Pemilu yang Dinilai Bermasalah
Pemilu 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dalam sejarah Indonesia, melibatkan pemilihan Presiden, legislatif, dan kepala daerah secara serentak. Meskipun Indonesia telah dikenal sebagai negara dengan salah satu sistem demokrasi terbesar di dunia. Banyak pihak yang mengkritisi sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Dr. Bambang Irawan, proses pemilu yang diwarnai dengan praktik politik uang dan ketidakadilan dalam akses kampanye. Menandakan adanya celah serius dalam sistem demokrasi Indonesia. “Masih banyak warga yang tidak mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses informasi terkait calon pemimpin mereka. Terlebih dengan adanya kecenderungan politik uang yang semakin marak,” ujar Bambang saat diwawancarai di Jakarta pada Senin (3/3/2025).
Salah satu contoh konkret adalah masih banyaknya laporan mengenai praktik politik uang yang marak terjadi menjelang dan saat hari pencoblosan. Sejumlah saksi di beberapa daerah bahkan mengungkapkan bahwa kandidat tertentu memberikan uang kepada pemilih dengan iming-iming untuk memilih mereka di TPS. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berusaha mengatasi hal ini, namun jumlah laporan yang diterima dari berbagai daerah tetap tinggi.
Sistem Pemilu yang Belum Optimal
Selain praktik politik uang, masalah lainnya adalah kompleksitas sistem pemilu itu sendiri. Beberapa pengamat menilai bahwa pemilu serentak yang menggabungkan berbagai jenis pemilihan dalam satu hari, malah menambah kebingungannya. Hal ini mengarah pada kebingungan di kalangan pemilih yang kurang paham mengenai cara mencoblos atau memilih di beberapa jenis surat suara sekaligus.
Direktur Eksekutif LSM Demokrasi Indonesia, Mita Sari, juga mengkritik ketidaktransparanan hasil pemilu yang menurutnya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu Indonesia. “Hasil pemilu yang masih dipertanyakan keakuratannya. Ditambah dengan adanya dugaan kecurangan yang tak kunjung diselesaikan, ini menciptakan ketidakpastian dan merusak integritas demokrasi,” ujar Mita.
Sistem digitalisasi yang diterapkan untuk mendukung proses pemilu juga mendapat sorotan. Meskipun ada langkah untuk mempercepat penghitungan suara. Banyak pihak yang merasa bahwa sistem tersebut belum cukup aman dan bisa dibajak oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini semakin memperburuk citra pemilu yang sudah dianggap bermasalah.
Dampak pada Kualitas Demokrasi Indonesia
Kritik tajam terhadap pemilu 2024 juga disuarakan oleh sejumlah tokoh politik dan partai oposisi yang merasa bahwa proses pemilu tidak berjalan secara adil. Ketua Partai Nasional, Irwan Mahendra, mengatakan bahwa pemilu yang cacat akan berisiko menciptakan pemimpin yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. “Jika prosesnya saja sudah cacat, bagaimana kita bisa mengharapkan hasil yang berkualitas untuk negara ini?” ungkap Irwan dalam sebuah diskusi politik yang digelar pada akhir Februari 2025.
Pakar hukum Tata Negara, Prof. Haris Gunawan, menilai bahwa kecacatan dalam pemilu ini juga berpotensi merusak demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. “Demokrasi yang sehat harusnya menghasilkan pemilu yang adil, transparan, dan tidak ada intervensi dari kekuatan lain. Jika ketiga elemen tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan mengalami krisis kepercayaan terhadap negara dan pemerintah,” jelas Haris.
Tanggapan Pemerintah dan Harapan ke Depan
Di tengah kritik yang semakin kuat, pemerintah melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem pemilu di masa yang akan datang. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyebutkan bahwa pemilu 2024 memang menghadapi tantangan besar, tetapi pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia.
“Kami menyadari bahwa pemilu 2024 memang banyak mendapat sorotan. Namun kami berjanji akan terus berupaya memperbaiki sistem agar pemilu ke depannya lebih adil dan transparan.” Ujar Hasyim dalam sebuah konferensi pers pada awal Maret 2025.
Sementara itu, sejumlah pakar dan aktivis demokrasi berharap agar pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis. Tetapi juga pada peningkatan kesadaran politik masyarakat Indonesia. Tanpa partisipasi aktif dan kesadaran politik yang tinggi dari rakyat. Maka demokrasi Indonesia akan sulit untuk berkembang ke arah yang lebih baik.
