Jakarta, 14 Februari 2025 – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia menghadapi pemangkasan anggaran yang signifikan untuk tahun 2025. Anggaran BPOM yang sebelumnya mencapai miliaran rupiah kini dipangkas menjadi hanya Rp 300 miliar untuk seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil setelah evaluasi anggaran negara dan menjadi sorotan publik karena BPOM memainkan peran penting. Dalam pengawasan produk obat, makanan, kosmetik, dan bahan berbahaya lainnya yang beredar di pasaran.
Pemangkasan anggaran ini diharapkan akan mempengaruhi kemampuan BPOM untuk melakukan pengawasan secara maksimal, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, pihak BPOM harus cerdas dalam memprioritaskan program dan kegiatan yang mendesak. Untuk menjaga kualitas serta keselamatan produk yang beredar di Indonesia.
Alasan Pemangkasan Anggaran BPOM
Pemangkasan anggaran BPOM di tahun 2025 terungkap dalam dokumen anggaran negara yang diajukan pemerintah pusat. Menurut sumber yang terpercaya, keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk mengalokasikan dana lebih banyak. Pada sektor-sektor lain yang dianggap lebih prioritas dalam pembangunan nasional.
Kepala BPOM, Penny K. Lukito, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengurangan dana tersebut, namun menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen. Untuk menjalankan tugas pengawasan secara maksimal meski dengan anggaran yang terbatas. “Kami akan memprioritaskan upaya pengawasan yang lebih efisien dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan produk yang beredar aman dan berkualitas,” kata Penny dalam pernyataan resminya.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Pengawasan Produk
Dengan anggaran yang hanya Rp 300 miliar, BPOM akan dihadapkan pada tantangan besar dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. BPOM memiliki tugas untuk mengawasi lebih dari ribuan produk yang beredar di pasar, termasuk obat-obatan, makanan, kosmetik, dan bahan kimia berbahaya. Pemangkasan ini membuat BPOM harus menyesuaikan anggaran dengan jumlah produk yang harus diawasi.
“Saat ini, BPOM tidak hanya berfokus pada pengawasan produk yang ada di pasar, tetapi juga harus terus menanggulangi peredaran barang ilegal, seperti obat-obatan palsu dan makanan berbahaya yang dapat membahayakan konsumen. Pemangkasan ini bisa mempengaruhi efektivitas pengawasan kami,” jelas seorang pejabat BPOM yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, beberapa anggota DPR juga menyoroti keputusan pemangkasan anggaran ini. Mereka khawatir bahwa keterbatasan dana akan membatasi kemampuan BPOM dalam menjalankan pemeriksaan laboratorium yang ketat serta kegiatan audit terhadap produsen yang berisiko. Beberapa pihak meminta agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan ini mengingat BPOM memiliki tugas yang vital dalam melindungi konsumen dari produk yang berbahaya.
Peran Penting BPOM dalam Keamanan Produk
BPOM memainkan peran krusial dalam memastikan produk yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi masyarakat. Lembaga ini bertugas melakukan uji laboratorium terhadap obat-obatan, makanan, kosmetik, hingga produk kesehatan lainnya. Tanpa pengawasan yang ketat, produk-produk ilegal atau berbahaya dapat beredar dan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat.
BPOM juga memiliki peran dalam memberikan izin edar untuk produk-produk yang telah teruji kualitas dan keamanannya. Setiap tahunnya, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap ribuan produk yang beredar di pasar. Tugas ini tidak hanya mencakup pengawasan terhadap produsen lokal, tetapi juga produk impor yang masuk ke Indonesia.
Apa yang Bisa Diharapkan ke Depan?
Dengan pemangkasan anggaran yang terjadi, BPOM diperkirakan akan semakin berfokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Penggunaan sistem digital dan aplikasi pengawasan berbasis teknologi informasi dipandang sebagai solusi untuk mengoptimalkan proses pengawasan dan pemeriksaan produk secara lebih efektif meski dengan anggaran yang terbatas.
Penny Lukito juga menambahkan bahwa pihaknya sedang bekerja untuk meningkatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengoptimalkan anggaran yang ada. “Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman bagi masyarakat. Kami juga akan menggandeng sektor swasta dalam memastikan kualitas produk yang ada di pasaran,” ujar Penny.
