Jakarta, 13 Februari 2025 — Kementerian Keuangan Indonesia mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp8,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan keuangan negara di tengah tekanan ekonomi global. Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan memengaruhi gaji pegawai negeri, yang tetap akan dibayarkan sesuai ketentuan.
Penyusunan anggaran yang lebih efisien ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih terfokus pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada pemangkasan anggaran ini tentu menarik perhatian, mengingat pentingnya fungsi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan fiskal negara.
Pemangkasan Anggaran Kementerian Keuangan Sebesar Rp8,9 Triliun
Pemangkasan anggaran sebesar Rp8,9 triliun ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang tidak mendesak. Sementara prioritas utama pemerintah tetap akan dijaga. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 12 Februari 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemangkasan ini akan mempengaruhi beberapa pos anggaran. Termasuk pengelolaan program yang tidak langsung berhubungan dengan pengentasan kemiskinan atau percepatan pembangunan infrastruktur.
“Pemerintah harus mengambil keputusan sulit untuk memastikan kita bisa menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Pemangkasan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan evaluasi yang cermat. Namun, saya tegaskan bahwa gaji pegawai negeri tetap akan dibayar penuh sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Sri Mulyani.
Langkah penghematan ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan beban utang negara dan memprioritaskan pembelanjaan yang lebih produktif. “Kami akan fokus pada peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur. Serta program-program sosial yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjut Sri Mulyani.
Pengaruh Pemangkasan Anggaran terhadap Kinerja Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan memegang peranan penting dalam pengelolaan fiskal dan anggaran negara. Pemangkasan anggaran sebesar Rp8,9 triliun tentu saja dapat memengaruhi beberapa kegiatan operasional kementerian, seperti pengawasan dan pengelolaan APBN. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa dampak pemangkasan ini tidak akan memengaruhi gaji pegawai atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami sudah melakukan perampingan birokrasi dan evaluasi kegiatan. Pemangkasan ini lebih kepada pengurangan kegiatan yang kurang strategis dan mengarah pada pengelolaan anggaran yang lebih efisien,” jelasnya.
Meskipun anggaran kementerian mengalami pemangkasan, Sri Mulyani memastikan bahwa upaya pengelolaan anggaran yang lebih efisien ini tidak akan mengganggu pencapaian target-target makroekonomi yang telah ditetapkan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Alasan Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya terhadap Perekonomian
Pemangkasan anggaran ini dilakukan dalam rangka menanggapi tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah. Kenaikan utang negara dan meningkatnya defisit anggaran menjadi dua isu yang harus segera diatasi, terlebih dengan adanya ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah Indonesia, sebagaimana negara-negara lain, harus menyesuaikan kebijakan fiskalnya. Untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa.
Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran, sektor-sektor yang mendukung pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas. Misalnya, sektor kesehatan, pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi tetap mendapatkan perhatian utama.
Dari segi kebijakan ekonomi, pemerintah mengusulkan agar pengelolaan keuangan negara lebih fokus pada pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemangkasan ini juga akan mengurangi pemborosan anggaran yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Reaksi Masyarakat dan Pengamat Ekonomi
Meski kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang realistis, beberapa pihak mengungkapkan keprihatinan terkait dengan dampak sosial dari pengurangan anggaran. Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, berpendapat bahwa langkah pemangkasan ini memang diperlukan untuk menjaga kestabilan fiskal negara. Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan dampaknya terhadap sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan.
“Pemangkasan ini bisa mengarah pada pengurangan efektivitas program-program sosial jika tidak hati-hati. Namun, jika dilakukan dengan bijak dan efisien, ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga keberlanjutan fiskal,” ujar Faisal Basri.
Di sisi lain, para pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran juga mengapresiasi keputusan Sri Mulyani. Memastikan bahwa gaji pegawai tetap tidak terpengaruh. “Kami merasa lega mendengar bahwa gaji kami akan tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini memberikan kepastian dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara,” ujar salah satu pegawai kementerian yang enggan disebutkan namanya.
